Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dalam beberapa pekan terakhir menjadi barang yang langka, kalaupun ada untuk mendapatkannya harus "antre" berjam-jam di SPBU. Sudah menjadi pemandangan yang biasa adanya antrean kendaraan di SPBU, apakah itu antrean kendaraan untuk mendapatkan premium maupun solar. Kebetulan saat ini yang sedang "diburu" solar bersubsidi.
Sejumlah pihak menduga, kelangkaan solar itu terjadi karena adanya "oknum" yang menyelewengkan solar ber subsidi untuk sektor industri.
Memang secara ekonomis, orang akan membeli solar ber subsidi yang harganya lebih murah dibandingkan solar non subsidi, walapun harus antre berjam-jam.
Memang ironis, dsatu sisi pihak yang berwenang dalam hal ini "Pertamina" menyatakan pasokanya "cukup" untuk memenuhi kebutuhan tiap hari memasok solar ber subsidi sebanyak 650 kilo liter. Namun faktanya jatah tersebut tak mencukupi. Terbukti dengan banyaknya kendaraan yang antre di SPBU untuk mendapatkan solar.
Untuk itulah, Pertamina bersama Tim Satgas dan Pemerintah Daerah perlu duduk satu meja kembali untuk menyamakan persepsi mengatasi kelangkaan solar di daerah ini (Kal-Sel).
Pertamina tak bisa tutup mata dengan fakta yang ada. Tim Satgas yang dibentuk bersama Pemerintah Daerah dan Aparat terkait harus kerja ekstra untuk mengungkap langkanya solar ber subsidi tersebut.
Tindak "Oknum" yang "Melangsir" dan "Menimbun Solar" bersubsidi. Memang ada satu-dua oknum yang tertangkap basah, mereka itu perlu diberikan "hukuman yang berat", agar memberikan efek jera terhadap yang lainya.
Pemerintah Pusat perlu merumuskan kembali formula yang tepat menyangkut BBM bersubsidi, jangan sapai niat baik untuk membantu masyarakat kecil juatru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan.
Alangkah baiknya dan harapan saya mungkin juga sama dengan harapan masyarakat Indonesia yang lainya "kebijakan pemebrian subsidi BBM itu ditinjau kembali". Sebab adanya disparitas harga justru memicu "tindak penyelewengan".
Sejumlah pihak menduga, kelangkaan solar itu terjadi karena adanya "oknum" yang menyelewengkan solar ber subsidi untuk sektor industri.
Memang secara ekonomis, orang akan membeli solar ber subsidi yang harganya lebih murah dibandingkan solar non subsidi, walapun harus antre berjam-jam.
Memang ironis, dsatu sisi pihak yang berwenang dalam hal ini "Pertamina" menyatakan pasokanya "cukup" untuk memenuhi kebutuhan tiap hari memasok solar ber subsidi sebanyak 650 kilo liter. Namun faktanya jatah tersebut tak mencukupi. Terbukti dengan banyaknya kendaraan yang antre di SPBU untuk mendapatkan solar.
Untuk itulah, Pertamina bersama Tim Satgas dan Pemerintah Daerah perlu duduk satu meja kembali untuk menyamakan persepsi mengatasi kelangkaan solar di daerah ini (Kal-Sel).
Pertamina tak bisa tutup mata dengan fakta yang ada. Tim Satgas yang dibentuk bersama Pemerintah Daerah dan Aparat terkait harus kerja ekstra untuk mengungkap langkanya solar ber subsidi tersebut.
Tindak "Oknum" yang "Melangsir" dan "Menimbun Solar" bersubsidi. Memang ada satu-dua oknum yang tertangkap basah, mereka itu perlu diberikan "hukuman yang berat", agar memberikan efek jera terhadap yang lainya.Pemerintah Pusat perlu merumuskan kembali formula yang tepat menyangkut BBM bersubsidi, jangan sapai niat baik untuk membantu masyarakat kecil juatru dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan.
Alangkah baiknya dan harapan saya mungkin juga sama dengan harapan masyarakat Indonesia yang lainya "kebijakan pemebrian subsidi BBM itu ditinjau kembali". Sebab adanya disparitas harga justru memicu "tindak penyelewengan".
Terimakasih telah berkunjung ke Blog Fitz Freedom, semoga Opini ini ada manfaatnya untuk kita semua.Sumber:
Mimbar Opini Tajuk BPost No.14287.
Diedit oleh Fitz Freedom.
